BPPKAD
BPPKAD
Berita  

TRANSFORMASI MUTU LAYANAN, BPJS KESEHATAN BERKOORDINASI DENGAN BUPATI BLORA

BPJS Kesehatan Kunjungi Bupati Blora

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto (baju batik) dengan Bupati Blora Arief Rohman, S.IP, M.Si
Example 120x600

Blora, (beritaku.net) – BPJS Kesehatan terus mengupayakan strategi-strategi demi meningkatkan mutu layanan bagi peserta baik dari segi layanan kesehatan ataupun layanan kepesertaan. Guna meningkatkan layanan, diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah dengan BPJS kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto mengunjungi Bupati Blora, Arief Rohman, S.IP, M.Si di Pendopo Rumah dinas Bupati untuk mempererat sinergitas pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan, Senin, (06/03).

Dalam Kunjungannya, Wahyu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Blora karena sudah mendukung program JKN, salah satunya melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Terbitnya Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2022 sejalan dengan telah terbitnya di awal tahun Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2022 pada tanggal 6 Januari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Instruksi tersebut, salah satunya menyampaikan para Bupati/Wali kota agar mengambil langkah–langkah sesuai tugas fungsi, dan kewenangan masing–masing untuk melakukan optimalisasi program JKN.

“Kami berterima kasih karena Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah mendukung jalannya program JKN. Saat ini di tahun 2023, yang menjadi salah satu fokus BPJS Kesehatan adalah transformasi mutu layanan,” ungkapnya

“Pastinya fokus tersebut tidak hanya dijalankan dari BPJS Kesehatan saja, melainkan kami juga butuh dukungan dari pihak lain,” tambah Wahyu.

Wahyu Giyanto juga menjelaskan Guna mendukung peningkatan mutu layanan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses layanan, salah satunya adalah melalui aplikasi Mobile JKN.

“Saat ini kami didukung pula oleh fasilitas kesehatan (Faskes) yang telah bekerjasama sedang menggiatkan layanan melalui aplikasi Mobile JKN. Salah satu layanannya adalah memberikan kemudahan peserta ketika akan memanfaatkan layanan kesehatan di faskes dengan antrean online. Peserta dapat memanfaatkan pengambilan antrean online terlebih dahulu melalui Mobile JKN sebelum datang ke faskes,” jelasnya

Pelaksanaan transformasi mutu layanan juga melibatkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Sebagai bentuk pencegahan diskriminasi kepada peserta JKN, saat ini pada beberapa rumah sakit kerjasama, sudah terpasang Maklumat Layanan di masing-masing area fasilitas kesehatan.

Maklumat Layanan merupakan wujud bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN. Tidak hanya manajemen rumah sakit saja, namun seluruh unsur pekerja pada fasilitas kesehatan diharapkan menyadari pentingnya melaksanakan pelayanan prima kepada seluruh peserta JKN.

Baca Juga :  Tanggapi Kasus Dugaan Mafia Tanah Blora, Polda Jateng Sebut Berkas Sudah Dikirim ke Kejaksaan

Menurut Wahyu, pihak yang terlibat menjaga keberlangsungan program JKN, perlu saling bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Sebagai pihak yang terlibat menjaga keberlangsungan program JKN, perlu saling bersinergi, menjaga kemitraan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, dalam memonitoring dan mengawal bersama pelaksanaan program JKN dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta khususnya pada masyarakat di Kabupaten Blora ini,” Katanya

Bupati Blora, Arief Rohman, S.IP, M.Si mengungkapkan program JKN itu sangat penting, karena kesehatan merupakan hal utama bagi setiap masyarakat.

Ia juga mengungkapkan bahwa layanan kesehatan di Kabupaten Blora juga masih perlu ditambahkan supaya seluruh masyarakat utamanya peserta JKN dapat lebih mudah dalam menjangkau akses fasilitas kesehatannya. Jumlah faskes kerjasama dengan BPJS Kesehatan di wilayah Blora saat ini adalah 116, dengan rincian 64 FKTP, 45 faskes penunjang (optik, laboratorium dan apotek) dan 7 FKRTL.

Selain penambahan jumlah titik layanan kesehatan, yang perlu dipertegas adalah mutu layanan kesehatannya.

“Petugas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan agar peserta JKN yang datang berkunjung ke rumah sakit dalam keadaan sakit dapat terlayani dengan baik tanpa merasa adanya diskriminatif,” kata Bupati Blora

“Saya akan mengajak seluruh jajaran untuk memantau layanan di fasilitas kesehatan dan jika dibutuhkan kami akan membentuk tim transformasi mutu layanan,” Lanjutnya *)

banner 400x130

Tinggalkan Balasan