BLORA, (beritaku.net) – Beberapa hari belakangan, pengadaan seragam SMP di blora menuai polemik.
Polemik tersebut tak kunjung membuahkan hasil, sehingga Bupati Blora, Arief Rohman harus turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sejumlah pihak terkait dipanggil untuk memberikan pernyataan tentang kondisi yang menimbulkan polemik tersebut.
“Jadi terkait dengan pengadaan seragam, sebenarnya sesuai perintah saya ke kepala dinas pendidikan untuk dihentikan, dan segera dikonsolidasikan agar sesuai dengan peraturan,” ucap Arief saat menggelar rapat terkait polemik tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Blora, Sabtu (7/8/2021).
Dalam rapat tersebut, hadir juga perwakilan SMPN 1 Tunjungan yang dituduh menjual harga seragam sekolah sebesar Rp 800 ribu.
Pihaknya membantah telah menjual seragam sekolah senilai Rp 800.000.
“Di dalam pengadaan seragam, kami tidak melakukan penawaran ataupun pemaksaan. Saya hanya menjual tiga seragam dan tidak 800 ribu,” ucap Kepala SMPN 1 Tunjungan, Etty.
Dirinya kemudian menjelaskan harga seragam tiap setelnya. Mulai dari seragam OSIS, Pramuka, dan batik.
“Untuk seragam OSIS standar harganya Rp 160 ribu, jilbab 175 ribu, jadi nanti kalau 3 set itu bisa dihitung, dan tidak sampai Rp 600 ribu,” katanya.
“Kemudian untuk Pramuka juga untuk standar Rp 160 ribu, jilbab 175 ribu. Sedangkan batik satu setel Rp 210.000 kami menjual atribut dan sebagainya itu Rp 30.000 dengan mendapatkan 15 item,” sambungnya.
Lantas, bagaimana sebenarnya awal mula terjadinya polemik tersebut? Begini ceritanya.
Semua berawal dari laporan orang tua murid kepada anggota dewan pendidikan, Singgih Hartono, pada 12 Juli lalu.
Singgih mendapatkan keluhan dari orang tua siswa terkait pembelian seragam sekolah dengan harga Rp 800.000.
“Di SMPN 1 Tunjungan, menjual pakaian seragam seharga Rp 800 ribu,” ujar Singgih.
“Tanggal 15 Juli mereka membawa barang bukti 3 setel pakaian seragam sekolah tersebut,” katanya.
Singgih kemudian berinisiatif mencari penjahit seragam untuk mengetahui harga yang sebenarnya.
“Kain 3 setel ini kira-kira harganya Rp 350 sampai Rp 360 ribu. Saya berikan uang Rp 350 ribu agar dia (penjahit) membelikannya, akhirnya besok pagi dia mendapatkan kain yang sama minus kain batik, harganya Rp 249.500,” jelasnya.
Sementara untuk kain batik yang dibeli dari Solo, harganya berkisar Rp 75.000.
Sehingga apabila ditotal kata Singgih, seharusnya harga pembelian seragam sekolah tidak sampai Rp 800.000.
“Sehingga kemahalan harga jual ini, segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dirinya pun kemudian berinisiatif menyampaikan hasil temuannya ke Dinas Pendidikan.
Namun, menurutnya instansi tersebut tidak mempunyai tindakan yang nyata untuk menyelesaikannya.
“Saya heran, kenapa kasus ini kok tidak terselesaikan,” katanya.
