Opini oleh M. Taufiqurrohman Naim HMI Cabang Blora Badko Jateng-DIY
Pentingnya penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan prinsip-prinsip demokrasi merupakan topik memiliki relevansi dan esensi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam kegiatan LK III HMI Badko Jawa Barat, pemateri Irfan Ibrahiem, S.H., M.KN., telah membahas isu-isu krusial ini, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi saling terkait dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Penegakan hukum adalah dasar bagi masyarakat yang berkeadilan. Tanpa hukum yang kuat dan efektif, tidak ada jaminan bahwa hak-hak individu dan kolektif akan dihormati. Hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, dan mengatur hubungan antara individu dan entitas hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif merupakan pondasi bagi keadilan sosial dan ekonomi.
Perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip mendasar yang harus dipegang teguh pada tatanan sosial. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari diskriminasi. Pemateri menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang inheren kepada setiap individu, dan tidak boleh disalahgunakan atau dicabut oleh pemerintah atau entitas lainnya. Perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat untuk keadilan dan kesejahteraan sosial.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan prinsip pemisahan kekuasaan, adalah kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam konteks ini, pemateri menyoroti pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, terlebih kader HMI, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pengawasan terhadap pemerintah.
Keterkaitan antara penegakan hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi sangat erat. Penegakan hukum yang kuat harus didasari pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga proses peradilan berlangsung adil dan tidak melanggar hak individu. Demokrasi, di sisi lain, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan rakyat untuk mempengaruhi perundang-undangan dan pemilihan umum, sehingga prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat terkomodasi.
Terlebih lagi, pemateri juga membahas pentingnya sistem notaris dalam konteks entitas hukum seperti PT, CV, perkumpulan, dan badan usaha lainnya. Notaris memiliki peran kunci dalam proses pendirian dan perubahan entitas hukum ini. Mereka memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bahwa hak-hak serta kewajiban semua pihak terlindungi.
Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dihormati dalam proses pembentukan entitas hukum. Mereka harus memastikan bahwa transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif dijaga dalam proses ini, sehingga entitas hukum dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan masyarakat yang adil dan berkeadilan.
Dalam kesimpulan, penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi adalah komponen penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Hal itu memiliki keterkaitan dan harus dipegang teguh untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan bagi semua individu. Peran notaris dalam proses pembentukan entitas hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini.
