BLORA, (beritaku.net) – Ketersediaan air yang kerap menjadi kendala bagi petani di Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, saat musim kemarau kini menjadi perhatian utama pemerintah desa (Pemdes) setempat.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemdes Rowobungkul tahun ini fokus pada pengembangan lahan pertanian melalui pembangunan embung.
Kepala Desa Rowobungkul, Sugiyanto, menjelaskan bahwa pembangunan embung tersebut merupakan langkah awal untuk mengatasi persoalan kekurangan air bagi para petani, terutama saat musim kemarau yang kerap menghambat produktivitas pertanian di desa.
Sugiyanto menyebutkan, selama ini pengairan ke sawah milik warga sering kali tidak maksimal, sehingga menyebabkan petani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman mereka.
“Setiap musim kemarau, para petani di Rowobungkul selalu menghadapi masalah air. Saluran pengairan yang ada tidak cukup untuk mengaliri seluruh lahan pertanian, sehingga kami memutuskan untuk membangun embung sebagai solusi jangka panjang,” ujar Sugiyanto.
Menurut Sugiyanto, pembangunan embung ini dilakukan dengan memanfaatkan dana desa dan saat ini masih dalam tahap awal.
“Kami menggunakan dana desa untuk tahap awal pembangunan embung. Nantinya, pembangunan akan terus berlanjut secara bertahap. Harapan kami, embung ini bisa menjadi solusi efektif dalam memenuhi kebutuhan air di musim kemarau,” tambah Sugiyanto.
Selain difungsikan sebagai sarana irigasi, embung ini juga direncanakan akan dikembangkan sebagai destinasi wisata desa.
Sugiyanto menuturkan bahwa lokasi embung sangat mendukung untuk dijadikan objek wisata, mengingat posisinya yang strategis dan dikelilingi pemandangan alam yang indah.
“Kami juga berharap embung ini nantinya bisa menjadi tempat wisata bagi warga, karena lokasinya memang sangat mendukung. Ini akan menjadi nilai tambah bagi desa, tidak hanya untuk pertanian tapi juga untuk ekonomi masyarakat,” ungkap Sugiyanto.
Namun, untuk pengembangan sebagai sarana wisata, Sugiyanto menyatakan bahwa pihak desa masih menunggu dukungan dana dari pemerintah pusat.***