BLORA, (beritaku.net) – Kekeringan yang masih melanda Kabupaten Blora menimbulkan keprihatinan, terutama karena bulan November sudah memasuki awal musim hujan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora mencatat bahwa 14 kecamatan, termasuk Jati, Jiken, Jepon, Japah, Kedungtuban, Randublatung, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Ngawen, Kunduran, Bogorejo, Cepu, dan Sambong, terkena dampak serius.
Total tercatat ada 185 desa mengalami kesulitan akibat kekeringan. Sementara untuk Kecamatan Todanan dan Kradenan yang tidak terdampak kekeringan.
Meski hujan telah turun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora belum mencabut status tanggap bencana dan belum mengumumkan keadaan siaga darurat kekeringan.
“Status bencana masih siaga darurat kekeringan. Meskipun sudah mulai turun hujan, tetap saja belum bisa dianggap aman,” terang Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Blora Sri Wahyuningsih.
Menurut Sri Wahyuningsih, kekringan yang melanda Kabupaten Blora ini belum menunjukkan penurunan meskipun musim hujan sudah mulai di November ini. Sehingga, belum ada penetapan aman dari status tanggap bencana kekeringan.
“Meskipun baru-baru ini beberapa wilayah sudah turun hujan, tetap saja tidak ada penurunan jumlah droping air yang dilakukan BPBD setiap hari. Kedepannya akan ada beberapa kajian yang akan kami sampaikan ke pimpinna terkait becana kekeringan ini,” papar Sri Wahyuningsih.
Masih berlakunya status darurat bencana kekeringan ini, lanjut Sri Wahyuningsih, tak hanya bantuan droping air dari BPBD saja, melainkan dari beberapa relawan lain diantaranya CSR, OPD pemerintah, kelompok organisasi, dan elemen masyarakat lainnya. Sebanyak 250 tangki air dari anggaran APBD yang dikirim kepada masyarakat terdampak, 553 tangki air yang bersumber dari bantuan tidak terduaga (BTT) dan 1041 tangki air dari elemen masyarakat yang diperuntukkan kepada korban terdampak kekeringan.
“Adanya bantuan dari elemen masyarakat ini sangat membantu Pemkab Blora mengatasi bencana kekeringan. Sebab, anggaran Pemkab sendiri terbatas dan kedepannya akan digunakan sebagai anggaran bantuan bencana seperti banjir dan tanah longsor,” ucap Sri Wahyuningsih.
Di tempat terpisah, Bupati Blora Arief Rohman menuturkan akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk memetakan kekeringan yang terjadi di Blora. Pada dasarnya Blora itu memang wilayahnya sulit untuk kebutuhan air.
“Kami juga bersama dinas coba memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan parah kita kasih tanda. Kalau bisa kita cari sumber mata air yang ada di beberapa wilayah itu,” ujarnya.
Jadi, Pemkab dan masyarakat harus berkolaborasi dalam menuntaskan bencana kekeringan ini. Setidaknya saling membantu satu sama lain.***
