BLORA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Abdullah Azwar Anas, M.Si menandaskan, reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata, tidak hanya sekadar tumpukan kertas saja.
Hal tersebut disampaikan saat memberi pengarahan dan pembinaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, di ruang Pertemuan Setda, Jumat (23/9/2022),
“Arahan Presiden, reformasi birokrasi ini menjadi program prioritas untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat. Pesannya, reformasi ini bukan hanya tumpukan kertas. Melainkan, reformasi birokrasi harus berdampak nyata,” tandas Menpan RB.
Menurutnya, di Kabupaten Blora reformasi birokrasi sudah mulai berdampak. Untuk itu perlu terus didorong agar dampak tersebut diresonasi hingga ke bawah.
“Reformasi birokrasi itu sederhana saja, harus berdampak. Pak Bupati mimpin khan dampaknya kelihatan. Ini tidak usah diskusi panjang, ada MPP, daerahnya lebih rapi, Pemdanya lebih bersemangat dan seterusnya,” imbuh Menpan Abdullah Azwar Anas
Mantan Bupati Banyuwangi tersebut menegaskan bahwa kedepan di tahun 2050, Indonesia diprediksi akan menjadi 4 besar negara yang paling maju ekonominya. Maka penyiapan SDM diperlukan mulai dari sekarang.
“Ini menuju kesini. Kita harus siapkan aparaturnya yang hebat, kalau tidak disiapin SDM nya tentu kedepannya akan menjadi problem. Oleh karena itu reformasi birokrasi menjadi penting, dan harus berdampak,” kata Menpan
Selain itu, tambah Azwar Anas, reformasi birokrasi itu harus lincah melayani. Reformasi birokrasi kita kedepan fokusnya harus sesuai dengan target prioritas Presiden.
“Reformasi birokrasi harus lincah, Bapak harus jemput bola ke bawah karena itu akan dirasakan oleh orang. Gerakan semua ASN untuk bergerak, tadi kita lihat ( di Blora) ada 7.969 ASN dan ada 5.310 non ASN,” katanya
Dipaparkan, ada beberapa fokus reformasi birokrasi. Yakni, pertama adalah reformasi birokrasi yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan.
Seperti halnya inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya penurunan kemiskinan misalnya penanganan anak putus sekolah, dan lainnya, kedepan akan jadi prioritas. Terangnya
“Kedua, reformasi birokrasi yang terkait dengan untuk menumbuhkan investasi, maka program yang memberikan layanan percepatan jemput bola yang mendorong investasi tumbuh ini akan jadi penilaian pemerintah,” ungkapnya
Kemudian, ketiga, reformasi birokrasi berkaitan dengan layanan administrasi digital. Pihaknya berharap agar daerah dapat belajar dengan daerah-daerah lainnya, kaitanya dengan reformasi birokrasi guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.
“Kita sangat berharap daerah-daerah bisa menjadi contoh daerah lain dan saya harap Blora ini karena pak bupatinya semangat, jaringannya luas, bisa menjadi model untuk daerah sekitar sehingga dengan begitu pelayanannya bisa bagus,”katanya
Tiru Banyuwangi
Sementara itu Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan rasa terimakasihnya atas berkenannya Menpan RB untuk memberikan arahan kepada seluruh ASN Pemkab Blora. Bupati beserta seluruh jajaran ASN Pemkab Blora siap untuk menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan Menpan RB.
Ia berharap agar implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.
Dihadapan Menpan RB, Bupati Arief juga menyampaikan paparan terkait potret SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Blora. “Ini yang bisa kita sampaikan kita fokus sampaikan laporan tentang honorer tentang sakip dan sebagainya terus kita kawal kita berupaya agar indikator indikator penilaian bisa naik,” ungkap Bupati
Lanjutnya, Pemkab Blora juga ingin belajar reformasi birokrasi dengan daerah lain, seperti halnya Banyuwangi yang saat ini telah maju.
“Kita ingin belajar dari Banyuwangi yang sudah baik. Insya Allah kita akan segera jadwalkan ke Banyuwangi. Terima kasih Pak Menteri, matur nuwun atas kunjungannya mohon pencerahan, arahan bimbingan, supaya Blora bisa menyusul Banyuwangi,” pungkas Bupati Arief.
