BLORA, beritaku.net – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Blora melakukan audiensi dengan kejaksaan Negeri Blora.
Berdasarkan pantauan di lokasi, mereka yang berjumlah sepuluh orang mendatangi kantor kejaksaan sekitar pukul 10.11 WIB.
Namun, dari 10 mahasiswa yang mendatangi kejaksaan, hanya diterima 5 yang diizinkan untuk melakukan audiensi di dalam sebuah ruangan tertutup.
Hingga saat ini, audiensi masih terus dilakukan.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Cabang PMII Blora, Miftah Khoirun Najib bersama anggotanya mengirimkan surat permohonan audiensi pada Selasa (25/6/2024).
“Kita ingin mengkritisi kepastian hukum anggota DPRD yang menerima honor narasumber,” kata Najib saat ditemui awak media.
Dengan adanya audiensi tersebut, diharapkan ada transparansi terkait kasus dugaan korupsi honor narasumber yang melibatkan semua anggota DPRD Kabupaten Blora.
“Soalnya banyak simpang siur di media sosial, bahwasanya ada yang belum mengembalikan, ada yang mengatakan bermasalah, sehingga mengambil sikap untuk audiensi biar ada kejelasan terkait kepastian hukum,” terang dia.
Sekadar diketahui, dugaan penyelewengan honorarium narasumber DPRD Blora diadukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada 19 Januari 2023 lalu.
Kejari Blora kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan anggaran honor narasumber Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora tahun 2021.
Penyelidikan tersebut dilakukan karena diduga ada ketidakwajaran dan ketidakpantasan jumlah uang yang diterima oleh anggota dewan dalam menjadi narasumber pada tahun 2021 lalu.
Diduga terdapat kebocoran dokumen terkait rekapitulasi honorarium narasumber DPRD pada tahun 2021 yang menghabiskan dana hingga Rp 11 Miliar.
Muncul juga daftar lengkap 45 nama masing-masing anggota DPRD penerima honorarium plus beserta besarannya selama setahun.
