BLORA, Beritaku.net – Pemerintah Kabupaten Blora dirasa perlu memberikan dorongan untuk mengatasi beberapa persoalan berkaitan dengan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di kabupaten Blora.
Pasalnya, sejumlah indikator, mencakup Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) turut berkontribusi terhadap indikator kesehatan umum dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
Persoalan berkaitan dengan AKI, AKB, dan AKABA saat ini pun masih ditemui di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Blora.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Blora, dr.Diah Pusparini, MH merinci dalam kurun dua tahun terakhir, kasus kematian ibu hamil, kematian bayi maupun balita, di Kabupaten Blora cenderung mengalami kenaikan.
“Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Blora pada tahun 2020 masih terjadi 10 kasus di tahun 2020, adapun penyebab kematian ibu antara lain pre eklamsi/eklamsi, hipertensi, perdarahan dan penyakit penyerta,” terang dr.Diah saat diwawancarai Selasa (26/01/2021) di Ruang Kerjanya
Selanjutnya, berkaitan dengan jumlah absolut kematian bayi pada tahun 2020 masih terjadi sebanyak 99 kasus. dr. Diah menjelaskan bahwa penyebab tertinggi kematian bayi tersebut adalah BBLR.
Disamping itu, Angka Kematian Bayi (AKB) di kabupaten Blora pada tahun 2020 sebesar 11,5 per 1000 KH.
“Penyebab terbesar kedua AKB yang terjadi adalah asfiksi, di ikuti penyebab terbesar selanjutnya kelainan kongenital yakni cacat bawaan,” tambahnya
Kemudian, terkait jumlah absolut kematian Balita di Kabupaten Blora pada tahun 2020 masih terjadi sebanyak 16 kasus.
AKABA merupakan kematian balita 0 – 5 tahun / 1000 KH, yang mana pada tahun 2020 sebesar 13 per 1000 KH.
Kabid Kesmas mengungkapkan, upaya intervensi untuk menurunkan kasus tersebut, tak selamanya berjalan tanpa kendala.
“Misalnya, terkait dengan kesehatan ibu hamil, masih ditemui beberapa beberapa faktor di lapangan yang menyebabkan kasus kematian ibu hamil masih cukup tinggi,” papar dr Diah
Lanjutnya, seperti belum terlaksananya sistem rujukan maternal secara optimal, banyaknya kasus penyerta pada kematian ibu yang menunjukkan bahwa skrining ibu hamil yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil sehingga pelaksanaan ANC terpadu sangat di butuhkan.
Selanjutnya, terang dr Diah, adalah faktor mobilitas penduduk, terkadang riwayat kesehatan kehamilan tidak terdeteksi oleh petugas setempat, hingga belum optimalnya sistem pelayanan juga ikut berkontribusi dalam kejadian kematian ibu.
Kemudian, berkaitan dengan kasus kematian bayi di Kabupaten Blora perlu untuk segera diintervensi agar tidak mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan pada ibu hamil dan bayi, hingga perlunya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan bayi baik di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan juga di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
Dipaparkannya, AKI dan AKB menjadi indikator yang memperlihatkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya, dan hambatan akses pelayanan kesehatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan di sebuah daerah.
Setelah melihat perkembangan situasi terkini dengan berbagai persoalan yang dihadapi tersebut, dr Diah mengungkapkan bahwa perlu ditetapkannya kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, khususnya di Kabupaten Blora.
Termasuk dukungan dari berbagai stakeholder diperlukan agar pelayanan kesehatan tersebut bisa dilakukan secara terpadu.
“Diperlukan upaya optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara efektif, menyeluruh dan terpadu,”paparnya
