BLORA, (beritaku.net) – Elektronik warung gotong royong alias e-warong yang berada di Kabupaten Blora sedang mendapat sorotan dari Pemerintah Pusat.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Mabes Polri bahkan harus turun ke lapangan untuk mencari tahu penyebab permasalahan tersebut.
Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan turunnya kedua instansi tersebut ke wilayahnya karena adanya dugaan sejumlah e-warong yang melanggar pedoman umum (pedum), penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang tidak tepat sasaran, hingga kualitas sembako yang di bawah standar atau tidak layak.
“Ya ini sedang ada penataan juga kaitannya BPNT, ini adalah laporan dari Ombudsman akhirnya ada tim dari Kemensos dan dari Mabes Polri yang turun untuk melakukan penilaian terhadap BPNT yang ada di Blora ini entah itu e-warongnya, maupun supliernya,” ucap Arief Rohman saat ditemui awak media di TPA Temurejo, Blora, Rabu (22/9/2021).
Dengan adanya sorotan dan permasalahan tersebut, dirinya berharap agar kedepannya ada pembenahan yang lebih baik dalam mengoperasikan bantuan dari Kementerian Sosial itu.
“Kita ingin ke depan ada penataan yang lebih baik, termasuk kualitas barangnya, kita akan ada standarisasi mutu,” ujar politisi PKB tersebut.
Agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi, Arief Rohman telah mengutus jajarannya untuk membuat rambu-rambu yang nantinya dikonsultasikan ke Kemensos.
“Prinsipnya kita minta agar e-warong ini ditunjuk berdasarkan pedum yang ada,” kata dia.
Sejauh ini, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Blora yang menerima BPNT sekitar 81.889.
Setiap bulannya mereka akan mendapatkan bantuan senilai Rp 200.000 yang dikirim ke rekening melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).
Sehingga apabila dihitung maka setiap bulannya BPNT yang digelontorkan mencapai Rp 16.377.800.000. Dan dalam setahun mencapai Rp 196.533.600.000.
