BLORA, beritaku.net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Abdullah Aminudin mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Menurut wakil rakyat asal Blora tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi susahnya berinvestasi di kabupaten yang terkenal dengan hutan jatinya itu.
“Kendala pertama, kesulitan dalam koordinasi pembebasan lahan yang konon katanya banyak mafia tanah yang terlibat di dalamnya, ini yang harus segera kita tuntaskan,” ucap anggota Komisi B tersebut usai adakan Fokus Grup Diskusi (FGD) di Resto Sebara, Kecamatan Jepon, Kamis (23/1/2025).
Kendala kedua yang dihadapi yakni upah minimun kabupaten (UMK) Blora yang berada di kisaran Rp 2.238.430.
“Saya pikir kalau ini masih bisa kita siasati nanti dari dinas tenaga kerja mungkin bisa membuat regulasi khusus kalau memang pengusaha yang mau investasi di Blora ini membutuhkan perlakuan khusus selama masa proses sampai menuju investasinya berhasil,” kata dia.
Sedangkan kendala ketiganya yakni letak geografis kabupaten Blora yang kurang strategis, apabila dibandingkan dengan kabupaten yang berada di jalur pantura.
“Tapi saya kira dengan kebijakan Pak Arief yang hari ini seluruh sarana infrastrukturnya memadai nanti kita dorong yang kewajiban provinsi, letak geografi tentunya tidak jadi masalah lagi, karena aksesnya jauh lebih mudah,” terang politikus PKB tersebut.
